Merawat Toleransi, Demokrasi dan Pluralitas Keberagaman

Rabu, 13 September 2017 - Oleh : kesbangpol

Dalam rangka pengembangan kapasitas Forum Kerukunan Umat Beragama, Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) UII mengadakan seminar nasional dengan tema merawat Toleransi, Demokrasi dan Pluralitas Keberagaman pada hari Selasa, 12 September 2017 di Royal Ambarukmo Yogyakarta. Seminar ini dihadiri peserta dari unsur FKUB provinsi DIY dan FKUB Kabupaten/Kota di DIY, akademisi dari perguruan tinggi se DIY, Polda DIY, Polres dan Kesbangpol se DIY.
Dalam sambutannya Direktur PUSHAM UII, Dr Eko Riyadi menyampaikan bahwa berdasarkan penelitian di 5 Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Riau, Sulawesi Utara dan NTB, posisi FKUB sudah mempunyai peran yang cukup strategis yaitu terkait rekomendasi pendirian rumah ibadah. Struktur kepengurusan juga relatif lengkap dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan bahkan di beberapa wilayah sampai tingkat desa. Sedangkan kendala yang dihadapi berkaitan dengan budaya kerja FKUB sendiri yang belum optimal karena kendala anggaran maupun kultur wilayah.
Dalam pengantar diskusi, Prof Amin Abdulah dari UIN menyampaikan tentang Peran Agama dalam Ruang Publik. Dalam upaya meningkatkan peran agama dalam pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara, ada 3 pilar pemikiran yang menjadikan bangsa Indonesia berada dalam kondisi saat ini, yaitu titik temu antara keimanan keagamaan dengan kemaslahatan berbangsa dan bernegara, pluralitas,demokrasi dan inklusifitas sebagai bagian dari kemaslahatan berbangsa dan bernegara, serta keeratan dan solidaritas sosial sebagai modal sosial kultural bangsa. Selanjutnya untuk menjaga keberagaman bangsa dan negara,sumber sumber intoleransi yang harus diwaspadai mencakup adanya doktrin setia pada kelompok yang sama keyakinannya dan menolak kerja sama dengan orang lain keyakinan, ideologi Takfirisme yang meng-kafir-kan kelompok yang berbedan dengan kelompoknya dan juga gerakan organisasi transnasional yang masuk ke Indonesia.
Greg Sri Nurhartanto dari FKUB DIY mengingatkan, upaya untuk mengoyak NKRI saat ini dan di masa datang akan terus dilakukan oleh pihak luar maupun dari dalam. Salah satu media yang digunakan adalah internet dan media sosial yang saat ini menjadikan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang paling ‘berisik", karena penggunaan teknologi oleh masyarakat tidak dibarengi dengan kedewasaan sikap dan perilaku dalam ber-media sosial. Hal ini bisa memicu disintegrasi bangsa. Upaya untuk menanamkan kembali nilai nilai luhur bangsa seperti gotong royong, tenggang rasa,toleransi, dan musyawarah perlu dilakukan secara masif.
Upaya pengawasan internet juga diingatkan oleh Irjen Pol Arkian Lubis yang mendeteksi bahwa rekrutmen pengikut aliran radikal juga dilakukan melalui internet,salah satunya adalah adanya baiat secara online. Untuk itu koordinasi dengan seluruh stake holder dalam rangka pemetaan,identifikasi dan deteksi dini terhadap kelompok yang berafiliasi kepada aliran radikal perlu terus dilakukan sebagai antisipasi penyebarannya di Indonesia.
Narasumber dari STI Filsafat Driyarkara, Budhy Munawar Rachman mengamati bahwa saat ini dalam menyelesaikan masalah, banyak pihak yang menggunakan kekerasan sebagai alatnya. Hal yang seharusnya tidak boleh terjadi di negara hukum. Selain itu masih adanya diskriminasi atas dasar keyakinan dan kepercayaan terhadap kelompok yang lebih kecil juga masih dijumpai.

« Kembali | Kirim | Versi cetak