Selamat Datang

Pemerintah Kabupaten Kulonprogo mempunyai komitmen yang tinggi dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good Governance), dengan senantiasa mengedepankan transparansi / keterbukaan kinerja pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Publik berhak mengetahui program atau kegiatan yang dilaksanakan Badan Publik Pemerintah atau swasta, sebagaimana amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).


Undang - undang KIP mewajibkan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun lembaga pemerintah/swasta lainnya yang didanai oleh APBN maupun APBD untuk menyediakan informasi terkait kebijakan, kegiatan dan keuangan kepada masyarakat.


Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sudah memiliki SK Bupati 243 tahun 2011,  telah direvisi dengan SK Bupati 215 thn 2013, kemudian diperbaharui lagi dengan adanya perubahan SKPD melalui SK Bupati No.186/C/2017 tentang Pembentukan PPID dan PPID pembantu , serta Perbup nomor Perbub 85 tahun 2011 Pedoman dan mekanisme konsultasi dan pelayanan informasi, yang mengatur tentang mekanisme layanan informasi.


Penggunaan media on line maupun off line guna mensosialisasikan dan memberikan layanan informasi seperti media Web site resmi, majalah Binangun dan media cetak lainnya juga dengan media pertemuan tatap muka dilakukan, diharapkan efektif guna pencapaian tujuan UU KIP ini, masyarakat juga diharap pro aktif mencari informasi seputar undang-undang ini.