PEMKAB KULON PROGO 2019 FOKUS PEMBENTUKAN PPID DESA

Dinas Kominfo Kulon Progo dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik serta mengoptimalkan pelayanan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)  mengadakan rapat koordinasi PPID, Aduan Lapor dan Website di Ruang Rapat Binangun IV Lt.2 Pemda Kulon Progo, pada Rabu (16/1/2019).

Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala dinas Kominfo Kulon Progo Drs.Rudiyatno,MM, Kepala Bidang Aptika, Kepala bidang IKPS, PPID Pembantu 42 OPD dan BUMD di Kabupaten Kulon Progo. Turut hadir ketua Komisi Informasi Daerah DIY Hazwan Iskandar Jaya, SP.

Materi kordinasi PPID membahas tentang persiapan Monitoring dan evaluasi ( monev ) oleh Kabupaten Kulon Progo Yaitu PPID Award 2019 yang diagendakan pada  September sekaligus memperingati Hari Hak Untuk Tahu seDunia pada tanggal 28 September. Diskominfo selaku seketariat PPID utama akan membantu kendala dimasing – masing OPD, agar website sesuai indikator penilaian.

Sementara Kadinas Kominfo Kulon Progo Drs.Rudiyatno,MM  menginginkan setiap OPD berkontribusi positif dan PPID dalam penggelolaan informasi selalu aktif.

“Kita ingin semua OPD memberikan kontribusi yang positif untuk kinerja, baik itu layanan informasi, aduan lapor, maupun website. Untuk PPID dalam pengelolaan informasi selalu aktif,” kata Rudi.

Rudi menambahkan jika ada keluhan lapor ada informasi, komplain atau keluhan dari masyarakat, agar mendapat respon dari perangkat daerah. Sedangkan untuk website menginginkan OPD dalam acaranya bisa dipublikasikan melalui website, agar masyarakat lebih tau tentang kegiatan sebagai penyelengara pemerintahan. Dan transfer pengetahuan dari pemerintahan daerah semisal pelaksananan pembangunan harapanya masyarakat dapat mendukung kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya ketua komisi Informasi DIY Hazwan Iskandar Jaya, SP. Menyampaikan perlu dicermati terdapat informasi publik yang sifatnya adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh suatu  badan publik. Yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara atau penyelenggaraan badan publik lainnya.

Hazwan menambahkan tentang cacatan khusus, hasil  kajian 2018 mengenai pengelolaan informasi publik.

“Badan publik belum membuat dan mengumpulkan informasi publik hanya sebatas informasi, pemahaman atas Undang Undang KIP masih perlu ditingkatkan, terkait standarisai pelayanan publik masih ada kerancuan dalam memahami Informasi publik,” kata Hazwan.

Persiapan pembentukan PPID desa, SLIP desa yang dibuat oleh Komisi Informasi ( KI ) DIY sudah didistribusikan ke desa, sedangkan Perbup PPID desa masih dalam proses di bagian hukum Setda.

Aduan lapor dan website jika terdapat aduan atau kesulitan teknis dapat segera ditindak lanjuti dan menghubungi sekretariat jika mengalami masalah.  Serta untuk update informasi website, medsos dimanfaatkan sebaik baiknya di era IT dan menjadi indikator kinerja OPD.