21 Desa Dibagian Utara Kulon Progo Siap Bentuk PPID Desa

21 desa dibagian utara Kabupaten Kulon Progo siap membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa. Dengan dibentuknya PPID Desa diharapkan dapat mendukung keterbukaan informasi ke tingkat desa guna melaksanakan amanat Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008.

Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) Kabupaten Kulon Progo, Heri Widada, S.IP.M.M. mengungkapkan ada 21 desa di empat kecamatan bagian utara Kabupaten Kulon Progo yang siap membentuk PPID Desa.

“21 desa tersebut meliputi empat desa di kecamatan Kalibawang, tujuh desa di kecamatan Samigaluh, empat desa di kecamatan Girimulyo, dan enam desa di kecamatan Nanggulan,” kata Heri Widada dalam Sosialisasi Standar Layanan Informasi Publik Desa (SLIP Desa) yang diselenggarakan oleh Dinas Kominfo Kulon Progo di Balai Desa Banjararum, Kalibawang. Selasa (19/3/2019).

Komisioner Komisi Informasi Daerah (KID) Daerah Istimewa Yogyakarta, Martan Kiswoto menyebut keterbukaan informasi merupakan syarat terwujudnya transparansi publik. Dengan adanya PPID Desa, dapat membantu membangun kepercayaan publik terhadap kinerja dari pemerintah desa.

“Dalam beberapa tahun terakhir banyak sengketa informasi yang ditujukan ke pemerintah desa, contohnya masalah pertanahan, data waris dan lainnya. Dengan adanya sosialisasi SLIP Desa ini, semoga dapat menyiapkan dan meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam melaksanakan pelayanan informasi,” ungkapnya.

Martan menambahkan yang dimaksud Informasi Publik Desa adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan diterima oleh Pemerintah Desa yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara atau Badan Publik Desa. Beberapa manfaat keterbukaan informasi bagi pemerintah desa adalah untuk mewujudkan clean goverment dan transparansi anggaran serta membentuk opini publik melalui informasi yang akurat.

“Tujuan dari permohonan informasi harus jelas, dan jangan lupa petugas pelayanan informasi harus mengetahui identitas dari pemohon informasi dengan meminta fotocopi identitas diri berupa KTP,SIM ataupun paspor. Sehingga data yang diberikan kepada pemohon informasi tidak disalahgunakan,” pungkas Martan.