100% Kulon Progo Siap Bentuk PPID Desa

Sebanyak 87 desa di 12 kecamatan di Kulon Progo telah tuntas mendapatkan sosialisasi Standar Layanan Informasi Publik Desa (SLIP Desa) dengan demikian secara 100% Kulon Progo telah siap membentuk PPID Desa. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Heri Widada, S.IP.

“Sosialisasi SLIP Desa telah dilaksanakan disemua desa di Kulon Progo. Secara 100% Kabupaten Kulon Progo siap membentuk PPID Desa. Pemkab Kulon Progo melalui Dinas Kominfo membagi pelaksanaan sosialisasi ke dalam empat zona. Zona pertama meliputi desa-desa disebelah utara yakni didaerah Kecamatan Samigaluh, Kalibawang, Nanggulan dan Girimulyo terlaksana di Balai Desa Banjararum, Kalibawang tanggal 19/3/2019,” ujar Heri.

Secara lebih lanjut Heri menambahkan Zona kedua terlaksana di Balai Desa Kedundang, Temon pada tanggal 26/3/2019 yang terdiri dari desa-desa di Kecamatan Temon dan Kecamatan Wates. Zona ketiga terlaksana di Ruang Binangun IV, kompleks Pemkab Kulon Progo meliputi desa-desa di Kecamatan Kokap, Pengasih dan Sentolo. Jika dalam perjalanannya, ada kendala yang ditemui Pemerintah Desa maka Dinas Kominfo Kulon Progo siap terjun ke lapangan.

“Yang terakhir adalah zona keempat dilaksanakan hari ini di Balai Desa Tirto Rahayu, Galur meliputi desa-desa di Kecamatan Lendah, Galur dan Panjatan. Adapun tujuan dari sosialisasi SLIP Desa untuk dapat membentuk PPID Desa diseluruh desa di Kulon Progo. Meskipun Desa Bumirejo di Lendah dan Desa Gerbosari di Samigaluh telah mengawali pembentukan PPID Desa ditahun 2017,” kata Heri dalam acara Sosialisasi SLIP Desa di Balai Desa Tirto Rahayu, Galur. Kamis (28/3/2019).

Acara tersebut dihadiri oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi (TP2I) meliputiDinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas PMD Dalduk dan KB) Kabupaten Kulon Progo yang sekaligus membawahi desa, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo karena selama ini sengketa informasi yang ada kebanyakan dari sektor pertanahan serta dari pihak Kecamatan terkait.

Komisi Informasi Daerah DIY, Martan Kiswoto menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan dari Dinas Kominfo Kulon Progo dengan harapan sengketa informasi yang ada di DIY dapat diminimalisir melalui PPID Desa.

“Dibentuknya PPID Desa dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Desa dan masyarakat diantaranya untuk mewujudkan clean goverment atau pemerintahan yang bersih dan transparansi anggaran. Selain itu untuk membentuk opini publik melalui informasi yang cepat, tepat, akurat dan mudah didapat,” jelas Martan.

Pihaknya juga menghimbau agar tujuan dari pemohon informasi harus jelas. “Petugas informasi harus mengetahui identitas si pemohon informasi supaya tidak ada penyalahgunaan informasi,” pungkas Martan.